PAMEKASAN — Denyut pembangunan desa di Kabupaten Pamekasan kian terasa nyata. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencatat capaian nyaris paripurna. Dari total 189 desa dan kelurahan, sebanyak 179 titik telah terbangun, atau setara 94 persen dari target keseluruhan. Sebuah angka yang menandai kerja kolektif lintas sektor dan semangat gotong royong yang masih hidup di akar rumput.
Capaian tersebut terungkap dalam agenda silaturahmi antara Aliansi Jurnalis Pamekasan dan Kodim 0826/Pamekasan, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan itu tak sekadar temu ramah, tetapi juga menjadi ruang pertukaran gagasan tentang pembangunan dan peran strategis semua pihak di daerah.
Ketua AJP, Khairul Umam, menegaskan silaturahmi tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi sekaligus membangun kedekatan emosional dengan Komandan Kodim yang merupakan putra daerah Pamekasan.
“AJP ingin membangun sinergi dengan Dandim, membangun emosi yang baik, sekaligus sebagai sambutan karena beliau putra daerah Pamekasan,” ujarnya.
Komandan Kodim 0826/Pamekasan, Agus Wibowo Hendratmoko, memaparkan bahwa progres KDKMP merupakan hasil kolaborasi nyata antara TNI, pemerintah desa, dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Dari 189 desa itu, kita sudah membangun 179. Artinya sudah sekitar 94 persen. Tinggal 10 titik lagi yang belum terbangun,” tegasnya.
Yang membuat program ini berbeda, lanjut Agus, adalah pendekatan non-kontraktual. Seluruh proses pembangunan melibatkan tenaga kerja lokal desa, sebagai wujud pemberdayaan masyarakat sekaligus memastikan rasa memiliki terhadap koperasi yang dibangun.
“Kita tidak kontraktual. Tukang dan tenaga kerjanya kita ambil dari desa setempat. Jadi masing-masing desa ikut terlibat,” jelasnya.
Sejak awal, konsep KDKMP memang dirancang untuk tumbuh dari desa dan kembali untuk desa. Babinsa, kepala desa, serta pemerintah desa dilibatkan penuh dalam setiap tahap pembangunan.
“Pembangunannya kita awali dari masyarakat. Tukang-tukang desa kita berdayakan, Babinsa terlibat, dan kepala desa kita minta support penuh,” katanya menegaskan.
Meski demikian, jalan menuju capaian 100 persen belum sepenuhnya mulus. Agus mengakui masih ada 10 titik KDKMP yang belum terbangun akibat kendala ketersediaan lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang sesuai persyaratan.
“Syarat lahan itu harus tanah kas desa, ukurannya 30×20 meter dan letaknya strategis. Ini yang cukup sulit, terutama di wilayah perkotaan,” ungkapnya.
Persoalan lain muncul dari kondisi tanah di Pamekasan yang umumnya membutuhkan pengurukan, sementara aturan membatasi proses cut and fill secara berlebihan.
“Kalau bicara tanah yang benar-benar siap bangun tanpa nguruk, hampir tidak ada. Makanya kita terus kolaborasi dengan kepala desa dan PMK,” imbuhnya.
Beberapa titik yang belum terbangun berada di kawasan kota dan desa-desa yang TKD-nya terletak di wilayah desa lain, sehingga memerlukan proses tukar guling lahan.
“Prinsipnya Pemkab ingin semua KDKMP terbangun. Kalau 10 titik ini lahannya sudah siap, kita bangun sampai 100 persen,” pungkas Agus.
Dengan capaian 94 persen, KDKMP kini berdiri sebagai simbol harapan baru ekonomi desa. Tinggal selangkah lagi, Pamekasan berpeluang mencatat sejarah—koperasi tumbuh dari desa, oleh desa, dan untuk kesejahteraan desa.
