Oleh Fauzi As
Ada pemandangan yang semakin sering kita saksikan di negeri ini. Bukan lagi penjahat yang menjadi pusat perhatian, melainkan para penegak hukum yang saling membuka aib di hadapan publik.
Jaksa menersangkakan seorang jenderal polisi. Tak lama kemudian, polisi menetapkan seorang jenderal jaksa sebagai tersangka.
Entah ini pertunjukan supremasi hukum atau pertandingan adu gengsi antarseragam. Yang pasti, rakyat dipaksa membayar tiket untuk menyaksikan drama yang mereka biayai sendiri melalui pajak.
Saya tidak sedang membela Polri. Saya juga tidak sedang membela Kejaksaan. Kritik ini justru lahir karena keduanya adalah institusi yang kita sayangi, institusi yang semestinya menjadi benteng terakhir keadilan. Dan ketika benteng itu retak, yang roboh bukan hanya temboknya, melainkan kepercayaan rakyat.
Judul tulisan ini memang sengaja keras: Jaksa dan Polri Bugil di Tengah Jalan. Tentu bukan bugil dalam arti harfiah. Yang bugil adalah wibawa institusi. Yang telanjang adalah krisis integritas yang dipertontonkan di ruang publik.
Seragam masih melekat di badan, tetapi kehormatan institusi terasa semakin sulit menutupi berbagai pertanyaan masyarakat.
Uang memang memiliki daya sihir yang luar biasa. Ia mampu mengubah sahabat menjadi lawan, mengubah jabatan menjadi komoditas, bahkan mengubah amanah menjadi transaksi.
Ketika uang datang bersama emas, nurani sering kali memilih pensiun lebih awal. Mata terbuka lebar melihat kilau logam mulia, tetapi perlahan tertutup terhadap jeritan rakyat yang setiap hari membayar harga korupsi.
Ironisnya, rakyat tidak pernah ikut menikmati pesta itu. Rakyat hanya menerima tagihannya. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sempit, sekolah rusak, rumah sakit penuh keterbatasan, jalan berlubang, bantuan sosial bermasalah.
Semua itu adalah bunga yang harus dibayar masyarakat ketika korupsi dibiarkan tumbuh.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat berharap Polri dan Kejaksaan tampil sebagai dua institusi yang saling menguatkan dalam menegakkan hukum. Namun yang tampak di hadapan publik justru persaingan yang memunculkan pertanyaan: apakah energi lebih banyak dihabiskan untuk membersihkan negara atau sekadar membuktikan siapa yang lebih kuat?
Kritik serupa juga layak diarahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam persidangan perkara dugaan korupsi BSPS, berbagai nama penting disebut di ruang sidang.
Bagi masyarakat, penyebutan nama tentu bukan bukti seseorang bersalah. Namun penyebutan itu wajar menimbulkan harapan agar setiap informasi yang relevan ditindaklanjuti secara profesional sesuai alat bukti dan ketentuan hukum.
Di titik inilah perhatian publik menguat. Masyarakat menunggu penjelasan yang terbuka. Apa yang sudah didalami? Apa yang belum memenuhi bukti? Mengapa suatu pihak diperiksa atau tidak diperiksa?
Ketika ruang penjelasan itu kosong, ruang spekulasi akan terisi. Dan ketika spekulasi tumbuh, kepercayaan publik ikut terkikis.
Hukum tidak cukup hanya dijalankan. Hukum juga harus terlihat dijalankan secara adil. Transparansi bukan ancaman bagi penegak hukum, melainkan modal utama untuk menjaga legitimasi di mata masyarakat.
Begitu pula Polri. Kepercayaan publik tidak akan pulih hanya karena berhasil menangkap aparat dari institusi lain. Kepercayaan dibangun ketika Polri berani membersihkan rumahnya sendiri dengan standar yang sama. Hal yang sama berlaku bagi Kejaksaan.
Wibawa institusi tidak lahir dari konferensi pers yang megah, tetapi dari konsistensi menegakkan hukum tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedekatan.
Negeri ini sebenarnya tidak kekurangan undang-undang. Kita juga tidak kekurangan penyidik, jaksa, maupun hakim. Yang masih sering dipertanyakan adalah konsistensi.
Mengapa ada perkara yang melaju cepat, sementara perkara lain berjalan lambat? Mengapa ada kasus yang begitu lantang diumumkan, sementara kasus lain seolah tenggelam dalam keheningan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harus dijawab dengan kerja nyata, bukan dengan saling menyalahkan.
Rakyat tidak membutuhkan duel antarseragam. Rakyat membutuhkan kolaborasi antarlembaga untuk memburu koruptor, memulihkan kerugian negara, dan mengembalikan kepercayaan terhadap hukum.
Sebab musuh utama bangsa ini bukan Polri. Bukan pula Kejaksaan. Musuh sesungguhnya adalah korupsi yang menggerogoti masa depan.
Jika Polri dan Kejaksaan terus sibuk saling membuka aib, maka yang benar-benar tertawa bukanlah rakyat. Yang tertawa adalah korupsi.
Sebab selama para penjaga hukum saling berhadap-hadapan, korupsi akan selalu menemukan celah untuk bersembunyi.
Sudah saatnya kedua institusi berhenti mempertontonkan siapa yang paling hebat membuka borok lawan.
Tunjukkan kepada rakyat bahwa yang lebih penting adalah keberanian membersihkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, seragam boleh berbeda, tetapi amanahnya sama: menegakkan hukum demi kepentingan rakyat, bukan demi memenangkan perseteruan antarinstitusi.
