Pamekasan – Sekretaris KNPI Pamekasan, Hasan Basri, menegaskan pentingnya pengawasan bersama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai audiensi dengan Satgas dan Korwil MBG.
Ia menyebut, pengawasan diperlukan agar program nasional tersebut berjalan sesuai aturan, bermanfaat bagi masyarakat, serta tidak mencemari lingkungan.
Di lapangan, ditemukan persoalan serius. Dari sekitar 120 SPPG, hanya 7 dapur yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar, sementara 112 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hasan menegaskan, pengelolaan limbah bukan sekadar formalitas. Dapur wajib memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan, jika tidak berpotensi menjadi pelanggaran serius hingga berujung sanksi pidana.
KNPI merekomendasikan penutupan sementara dapur yang belum memenuhi syarat guna mencegah pencemaran.
Selain itu, masyarakat juga diminta aktif mengawasi. Orang tua dan penerima manfaat diimbau melaporkan atau mempublikasikan jika ditemukan penurunan kualitas maupun kuantitas MBG.
Menurut Hasan, kesadaran kolektif menjadi kunci untuk menekan potensi penyimpangan, mengingat program ini didukung anggaran besar negara.
Ia pun menantang ketegasan pemerintah daerah untuk berani bertindak terhadap pelanggaran.
“Sekarang tinggal kita lihat, ada tidak keberanian untuk bertindak tegas,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
