PAMEKASAN – Gelombang penolakan terhadap rencana penerapan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan III secara nasional kembali menguat di Pulau Madura. Para pengusaha rokok lokal menyuarakan kekhawatiran serius bahwa kebijakan tersebut dapat menekan keberlangsungan industri rokok daerah yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan bersama yang digelar di Pamekasan, para pelaku industri hasil tembakau menyatakan sikap kompak menolak penerapan kebijakan tersebut secara nasional. Mereka menilai, SKM Golongan III sejatinya dirancang untuk melindungi industri rokok skala lokal, bukan justru diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia.
Suasana diskusi berlangsung serius. Para pengusaha menilai jika kebijakan tersebut diterapkan secara nasional, maka industri besar di luar Madura justru akan lebih diuntungkan, sementara industri lokal yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi akan semakin terpinggirkan.
CEO Bawang Mas Grup, H. Khairul Umam atau Haji Her, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak regulasi pemerintah, namun meminta adanya keadilan dalam penerapannya agar industri lokal tetap dapat bertahan.
“Kami tidak menolak aturan, tetapi kebijakan ini harus berpihak pada kondisi riil di daerah. Industri rokok Madura masih banyak menyerap tenaga kerja lokal, sehingga perlu perlindungan agar tidak kalah bersaing,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pabrik rokok di Madura masih mengandalkan proses produksi semi-manual yang melibatkan banyak tenaga kerja lokal. Kondisi ini berbeda dengan industri besar yang sudah sepenuhnya menggunakan teknologi modern.
Para pengusaha khawatir, jika kebijakan diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut, maka daya saing produk rokok Madura akan menurun dan berdampak pada penurunan penjualan.
“Kami khawatir bukan hanya pengusaha yang terdampak, tetapi juga ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari industri ini,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan merespons aspirasi tersebut dengan menyatakan siap memfasilitasi pembentukan tim perumus bersama pengusaha rokok Madura untuk menyusun kajian yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.
Bupati Pamekasan menegaskan bahwa industri hasil tembakau merupakan sektor penting yang berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat, sehingga setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Para pengusaha berharap, suara dari Madura ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada skala industri besar, tetapi juga melindungi keberlangsungan industri lokal yang selama ini menjadi penopang ekonomi ribuan keluarga.
Di tengah dinamika regulasi nasional, perjuangan pengusaha rokok Madura bukan semata soal bisnis, melainkan upaya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada industri tersebut.
